Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur] ★
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut ada kerja sama penyelidikan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) soal pembelian helikopter AgustaWestland.
Pembelian helikopter ini berpolemik beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Agus di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/5/2017). Agus hanya menjawab singkat saat awak media bertanya apakah ada penyelidikan terkait pembelian helikopter tersebut.
"Ya, kita sedang bekerja sama dengan teman-teman dari TNI ya, temuannya nanti seperti apa, ya nanti Anda mengikuti proses berikutnya lah ya," kata Agus.
"Jadi kita sedang bekerja sama bukan hanya itu, banyak hal dengan teman (TNI) di disana. Mudah-mudahan nanti bisa secara gradual (bertahap) bisa dilaporkan kepada Anda," tambah Agus.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Ketua KPK.
"Saya belum dapat informasi soal itu dan soal penyelidikan tentu tidak bisa saya share lebih lanjut," ujar Febri.
Saat ditanya apakah ada pelaporan dalam kasus ini, Febri kembali mengulangi jawaban yang sama.
"Karena di penyelidikan sifatnya masih tertutup, dan saya tidak bisa update itu ke publik," ujar Febri.
Pada Februari 2017 lalu, TNI mempersilahkan wartawan untuk mengambil foto satu Helikopter AgustaWestland yang terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.
Kasus pembelian helikopter AgustaWestland pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Gatot berbicara blak-blakan soal kontroversi rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW101). Gatot protes lantaran rencana pembelian itu tak diketahuinya.
Ia pun mencurahkan keluh kesahnya soal wewenang panglima TNI yang terbatas soal alutsista.
Helikopter yang hendak dibeli sempat disebut-sebut sebanyak enam unit. Namun, hal itu sudah dibantah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hadi memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) hanya satu unit.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelumnya, yakni Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa pihaknya akan membeli helikopter AW 101 sebanyak enam unit untuk angkut berat dan tiga unit untuk VIP. Namun, kemudian pembelian tak kunjung terlaksana.
Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter tersebut.
Menurut Jokowi, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.
Namun, satu tahun berselang, TNI AU tetap membeli satu unit helikopter AW 101. Proses pembeliannya pun menjadi polemik.
Meski demikian, Hadi memastikan tidak ada pembelian unit helikopter berikutnya. Terkait pembelian AW101, TNI AU telah membentuk tim investigasi.
Drone Alap alap PA4 BPPT [sapub]
Tim peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan sukses menerbangkan drone buatan mereka selama tujuh jam tanpa henti dalam uji coba pesawat udara nir-awak yang dinamakan Alap-alap PA4 itu di Pangandaran, Jawa Barat, Minggu.
Keterangan melalui layanan pesan telepon seluler yang dikirimkan Humas BPPT, Minggu, menyebutkan, selama terbang selama tujuh jam itu, drone Alap-alap menjelajah wilayah sejauh 623 km, menempuh jarak terjauh 100 km pada ketinggian 5.000 kaki.
Dalam misi tes ketahanan itu, Alap-alap PA 4 selesai melakukan misi pemetaan seluas 750 ha, sesuai dengan misi yang diembannya, yaitu pemetaan udara dan pengawasan dari udara.
Kepala program Drone BPPT Joko Purwono, seperti dikuti pesan itu, menyatakan, gimbal (rumah kamera) yang dibawa drone itu dapat memonitor visual dari udara secara daring.
Disebutkan, keunggulan drone Alap-alap PA4 adalah dapat melakukan pemetaan pada lokasi sejauh 50-80 km. Kemampuan pemetaan lebih dari 2.600 hektare perjam terbang dengan resolusi 13 cm/pixel.
Menurut Joko, drone Alap-alap PA4 sangat efisien dalam membantu pengawasan kawasan hutan, karena hutan seluas satu juta ha dapat dipetakan dalam 76 hari terbang.
Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan disebut perlu memiliki skuadron drone Alap-alap untuk membantu mengawasi kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan yang luasnya jutaan hektare. Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu W Pandoe menyatakan, pihaknya akan berupaya keras untuk mewujudkan agar drone hasil karya BPPT itu dapat dimanfaatkan oleh institusi pemerintah yang memerlukan, baik untuk keperluan militer maupun sipil.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional dijadikan BPPT sebagai tonggak agar drone itu dapat dimanfaatkan untuk kedaulatan Tanah Air.
Imbal Dagang Pesawat Sukhoi Su-35
Sukhoi Su-35 Flanker E [Sputnik] ★
Kementrian Perdagangan meminta pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mendampingi transaksi imbal dagang. Pasalnya, Kemendag tengah melakukan transaksi imbal dagang untuk pembelian pesawat Sukhoi Su-35 asal Rusia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, telah menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai perantara dalam melakukan transaksi imbal dagang dengan Rusia. Sementara dari sisi Rusia akan menunjuk Rostec yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang Alutsista.
"Kami telah menunjuk PT PPI, BUMN yang mewakili kita, karena mereka tunjuk BUMN-nya (Rostec), kita tunjuk BUMN-nya PPI. Mereka akan lakukan transaksi dagang dari sisi kita. Sukhoi jual pada Kementrian Pertahanan, dia tunjuk badan usahanya, Rostec," ujarnya di Kantor Kementrian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Meski telah menunjuk PT PPI sebagai perantara, namun Enggar belum menyebutkan jenis komoditas apa saja yang akan ditawarkan pemerintah pada Rusia sebagai imbal dagang dengan delapan pesawat jet Sukhoi Su-35. Namun sejauh ini pihak Rusia baru menyampaikan keinginan mereka untuk membeli karet alam produksi dalam negeri, namun, tidak menutup kemungkinan untuk membeli produk lainnya.
"Imbal dagang itu ada UU mengenai ketentuan setiap mengenai alusista, ada transteknologi dan nilainya. Dan pemerintah kita dalam hal ini menhan membeli sukhoi dan sebagian itu dalam bahannya, jenisnya imbalnya apa, itu nanti dalam pembicaraan," kata Enggar.
Sebagai informasi, Adapun nilai imbal dagang yang akan dilakukan dengan Rusia sekitar USD600 juta. Diperkirakan pengadaan delapan unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 memakan biaya senilai USD 1,14 miliar. ♞ Okezone
Sebagai Tindakan Balasan Terhadap UE
A400M di Lanud Halim Perdana Kusuma, 19 Mei 2017. (IMF) ●
Menanggapi resolusi Parlemen Eropa baru-baru ini untuk mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit karena alasan lingkungan dan serangkaian “kampanye hitam” yang dilakukan oleh LSM Eropa, Indonesia merencanakan serangkaian tindakan pembalasan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto “Enggar” Lukita mengatakan bahwa baru-baru ini dia bertemu dengan rekannya dari Uni Eropa (UE) dan mengungkapkan kemarahannya, dengan mengatakan bahwa Indonesia akan melakukan pembalasan terhadap usaha-usaha yang mengganggu penjualan global minyak sawit.
“Ketika saya bertemu dengan rekan kerja UE saya, saya mengatakan bahwa saya akan berbicara dengan rekan-rekan sesama menteri untuk memulai sebuah rencana, untuk tidak membeli pesawat Airbus lagi karena berisiko menyebabkan kanker kulit. Penggunaan sistem radar Thales (dibuat di UE) juga memiliki risiko yang sama, menyebabkan kanker kulit,” kata Enggar dalam sebuah pertemuan Kamis malam.
“Uni Eropa harus membuktikan bahwa minyak kelapa sawit memiliki risiko terhadap kesehatan. Indonesia akan melakukan hal yang sama kepada Airbus, dengan meninjau apakah aman atau tidak terbang dengan menggunakan pesawat tersebut.”
Enggar mengatakan bahwa menteri UE membela posisi UE dengan mengatakan bahwa resolusi minyak kelapa sawit dikeluarkan oleh parlemen UE dan tidak mengikat, dan menyatakan bahwa kampanye yang mengklaim minyak kelapa sawit menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dilakukan oleh LSM.
“Menanggapi hal itu, saya katakan bahwa saya akan memberi tahu teman legislatif dan LSM lokal saya untuk melakukan hal yang sama pada produk Anda,” kata Enggar.
“Jika Anda ingin memastikan perdagangan bebas, hal semacam ini harus dihindari atau akan turun ke dalam perang dagang.”
Pada bulan April, Parlemen Uni Eropa menuntut blok tersebut secara bertahap melakukan pengurangan penggunaan minyak nabati, termasuk minyak sawit, yang tidak diproduksi secara lestari dalam upaya mengurangi deforestasi, dimana Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, sebagaimana dilansir dari the Jakarta Post (19/05).
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017). (ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo Bruri Sasmito) ★
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh pihak membantu Presiden Joko Widodo untuk terus menjaga kerukunan dan persaudaraan antarsesama anak bangsa.
"Kita bantu presiden, bantu pemimpin kita, bantu pemerintah kita, ajak semuanya do something untuk kembali menjaga tali silaturahim, persaudaraan dan kerukunan di antara kita semua," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Most Admired Companies (Imaco) Award 2017, Jumat (19/5/2017) malam, seperti dikutip Antara.
SBY mengatakan kekuatan bangsa ini adalah persatuan, kebersamaan, persaudaraan dan kekompakan.
Dia menekankan Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa majemuk sehingga seluruh pihak harus menjaga dan merawat kemajemukan itu.
"Unity in diversity not to be taken for granted, harus dirawat sepanjang masa. Siapa pun, pemimpin formal, pemimpin informal di Tanah Air, harus peduli dan sensitif, lakukan sesuatu untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan," kata dia.
Ketua Umum Partai Demokrat itu meyakini Bangsa Indonesia bisa merajut kembali persaudaraan dan kerukunan masyarakatnya. SBY menilai banyak cerita yang bisa dipetik sebagai pelajaran.
"Dulu saya Menkopolhukam, ada konflik komunal Poso, Ambon, perlu lima tahun untuk selesaikan konflik, belum proses rekonsiliasinya. Tapi saya tetap percaya kita bisa atasi apa yang kita hadapi sekarang," ujarnya.
SBY menegaskan jika bangsa rukun maka visi Indonesia emas 2045 bisa terwujud.
"Saya tahu di bawah permukaan ada sesuatu yang bergerak, mari hentikan bersama. Kalau kita kompak, pemimpin punya leadership, bangsa rukun, insyaallah Indonesia 2045 bisa terwujud," jelas dia.
Sepanjang 2.428 kilometer
[Tim Infografis, Mindra Purnomo] ●
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan. Pemerintah menargetkan bisa membangun jalur rel kereta api sepanjang 2.428 kilometer (km).
Rute rel kereta ini membentang dari Kalimantan Utara menuju ke Selatan sampai Kota Banjarmasin, sebelum kemudian berbelok ke Kalimantan Barat melewati Kalimantan Tengah.
Dari data Ditjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti dikutip detikFinance pada Jumat (19/5/2017), pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dilakukan dalam beberapa tahapan.
Jalur kereta api yang sudah memungkinkan untuk dimulai tahapan konstruksinya sampai dengan 2019, yakni ruas Balikpapan-Samarinda sejauh 89 km dengan target pengadaan lahan di tahun 2016-2017, serta masa konstruksi tahun 2017-2018, dan Tanjung-Balikpapan sejauh 234 km dengan pengadaan lahan dilakukan tahun 2017-2019 serta konstruksi di tahun 2018-2019.
Jalur lainnya yang memungkinkan siap konstruksi sebelum tahun 2019 yakni ruas Banjarmasin-Tanjung dengan panjang lintasan 196 km. Dengan rincian pengadaan lahan dilakukan tahun 2016-2018, dan masa konstruksi tahun 2018-2019.
Kemudian lintasan Banjarmasin-Palangkaraya sejauh 194 km dengan masa pengadaan lahan 2017-2018, dan bisa dilakukan konstruksi pada tahun 2018-2019.
Sementara untuk jalur rel kereta lainnya di Kalimantan yang direncanakan dibangun dan masih dalam tahapan Amdal yakni rute Batas Negara (Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 km, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 km. Rute Sanggau-Palangkaraya sejauh 587 km, Sanggau-Pontianak 143 km, dan Pontianak-Batas Negara sejauh 268 km. (idr/wdl)
Biaya Bangun 2.428 Km Rel Baru
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ancang-ancang membangun jaringan rel kereta api baru di Pulau Kalimantan. Jalur tersebut direncanakan membentang sejauh 2.428 kilometer (km) dari Kalimantan Utara setengah melingkar ke Selatan melewati Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan berakhir di Kalimantan Barat.
Lintasan rel kereta baru tersebut tak semuanya bisa mulai konstruksi sebelum tahun 2019, namun dilakukan bertahap. Keterbatasan anggaran jadi alasan utamanya. Lantas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kereta Trans Kalimantan?
Menurut data rencana pembangunan jaringan kereta api 2015-2019 Ditjen Perkeretaapian Kemenhub seperti yang dikutip detikFinance, Jumat (19/5/2017), anggaran yang disiapkan untuk membangun KA Trans Kalimantan yakni sebesar Rp 22,9 triliun.
Rencana anggaran dari APBN tersebut merupakan dana yang dibutuhkan sampai tahun 2019. Alokasinya dipergunakan untuk kajian kelayakan dan trase, Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), DED (Detail Enginering Design), Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan), pengadaan tanah, dan konstruksi.
Untuk periode pertama yakni 2015-2019, jalur yang baru mulai bisa dilakukan konstruksi yakni Balikpapan-Samarinda sejauh 89 km, Tanjung-Balikpapan 234 km, Banjarmasin-Tanjung 196 km, dan Banjarmasin-Palangkaraya 194 km.
Proses konstruksi di ruas-ruas rel baru itu dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan lahan.
Sementara untuk jalur rel kereta lainnya di Kalimantan yang direncanakan dibangun dan masih dalam tahapan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) dan DED (Detail Enginering Design) yakni rute Batas Negara (Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 km, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 km. Rute Sanggau-Palangkaraya sejauh 587 km, Sanggau-Pontianak 143 km, dan Pontianak-Batas Negara sejauh 268 km. (idr/dna)
Ilustrasi Foto: Rengga Sancaya ●
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menyepakati kerja sama bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) dengan Lithuania di Istana Presiden Republik Indonesia kemarin.
Komitmen kerja sama ini dituangkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Energi Lithuania Zygimantas Vaiciunas, yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite.
Melalui penandatanganan MoU ini diharapkan investasi langsung dari Lithuania di subsektor EBTKE bisa ditingkatkan. MoU juga ditargetkan mendorong kerja sama bisnis Indonesia-Lithuania dalam bentuk proyek bersama, dialog kebijakan energi, alih teknologi, penelitian dan pengembangan hingga capacity building.
Setelah penandatanganan MoU di Istana Presiden tersebut, siang harinya dilakukan Indonesia-Lithuania Business Energy Forum di kantor Kementerian ESDM, yang dibuka oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
"Penandatanganan MoU yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Dalia Grybauskaite pagi tadi sebagai milestone penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara," kata Arcandra dalam keterangan tertulis, Kamis (18/5/2017).
Arcandra menyampaikan bahwa kerja sama ini salah satunya akan difokuskan pada pengembangan biomassa. Ia menjelaskan, biomassa punya peran vital dalam bauran energi Lithuania.
"Saya juga secara pribadi merasa kagum atas keberhasilan Lithuania dalam mengelola biomassa sehingga menjadi pangsa pasar yang kompetitif. Indonesia harus belajar dari mereka," ungkapnya.
Lithuania memiliki sistem Biomass Exchange di mana pasar biomassa menjadi transparan, efisien, mendorong kompetisi dan mengeliminasi perbedaan-perbedaan harga biomass. Harga rata-rata biomassa di Lithuania pada tahun Agustus 2012 sebesar 193 Euro per ton, sedangkan pada bulan Agustus 2016 telah turun menjadi 113 Euro per ton (turun 40%).
Penurunan harga biomassa berdampak terhadap harga biaya penggunaaan pemanas yang turun sebesar 28%. Saat ini, Lithuania memiliki teknologi biomassa yang telah dikembangkan oleh 20 perusahaan yang beroperasi di bidang industri biofuel (design, manufacturing dan ekspor barang jadi).
Kerja Sama ini, lanjut Arcandra, merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memenuhi target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.
"Saya yakin kolaborasi ini akan menginspirasi lebih banyak kegiatan inovatif di masa depan dan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi kedua belah pihak," pungkasnya. (mca/ang)
Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur] ★
