✈ Bertambah 55 Proyek dan 1 Program Industri Pesawat Terbang 
✈ NC-212i di Hanggar PT DI [uranus398]
Tanggal 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.
Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah. “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai Pasal 19 ayat (3), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN.
Sedangkan untuk penetapan tanah lokasi PSN, sesuai Pasal 21 Ayat (4), dilakukan oleh Gubernur. “Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional,” bunyi Pasal 21 ayat (5).
Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud, sesuai Pasal 21 Ayat (6), telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbaharui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
“Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 21 ayat (7).
Adapun dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, sesuai Pasal 24 ayat (2), Penanggung Jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN.
Sebagai informasi, dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang.
✬ Di Sektor Maritim 
FPB 57 merupakan hasil transfer teknologi dari Jerman [TNI AL] ✮
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Jerman guna membangun poros kemaritiman di kedua negara tersebut.
Kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Deputi Perdana Menteri Jerman Sigmar Gabriel, di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin, pada Rabu (31/5/2017).
Turut pula hadir mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin, Dubes RI untuk Jerman Fauzi Bowo serta beberapa staf khusus Menko Maritim.
Kerja sama antar kedua negara tersebut merupakan implementasi dari deklarasi bersama antara Indonesia dengan Jerman dalam kerjasama komprehensif yang sempat dilakukan di Jakarta pada 12 Juli 2012.
Adapun yang tertuang dalam kerja sama tersebut antara lain kerja sama strategis maritim, keamanan dan keselamatan laut, investasi infrastuktur maritim, investasi galangan kapal, kerjasama riset dan teknologi serta pelatihan.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Luhut juga terlibat dalam dialog dengan Deputi Perdana Menteri Sigmar Gabriel. Melalui keterangan Deputi Havas diketahui kedua belah pihak mendiskusikan beberapa topik hangat terkait geopolitik di kedua kawasan. Termasuk mengenai keamanan laut, dan potensi kerjasama strategis yang dijalin Indonesia-Jerman ke depan.
"Kedua pihak membahas geopolitik di kawasan, keamanan laut, counter terrorism, dan kerja sama strategis Indonesia-Jerman," ujarnya seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Maritim, Kamis (01/06/2017).
Selanjutnya diakui Havas, pertemuan tersebut rencananya akan ditindak-lanjuti dengan dua kunjungan balasan Deputi Perdana Menteri Jerman Sigmar Gabriel dan kunjungan Menteri Transportasi dan Infrastruktur Digital Jerman Alexander Dobrindt.
"Deputi PM Jerman akan datang ke Indonesia setelah Pemilu Jerman sekitar akhir September atau awal Oktober, sedangkan untuk kerja sama di bidang Konektifitas Maritim, menteri transportasi Jerman akan datang ke Indonesia sekitar Bulan Juli," ungkapnya. (ang/ang)
Sepanjang 2.428 kilometer
[Tim Infografis, Mindra Purnomo] ●
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan. Pemerintah menargetkan bisa membangun jalur rel kereta api sepanjang 2.428 kilometer (km).
Rute rel kereta ini membentang dari Kalimantan Utara menuju ke Selatan sampai Kota Banjarmasin, sebelum kemudian berbelok ke Kalimantan Barat melewati Kalimantan Tengah.
Dari data Ditjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti dikutip detikFinance pada Jumat (19/5/2017), pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dilakukan dalam beberapa tahapan.
Jalur kereta api yang sudah memungkinkan untuk dimulai tahapan konstruksinya sampai dengan 2019, yakni ruas Balikpapan-Samarinda sejauh 89 km dengan target pengadaan lahan di tahun 2016-2017, serta masa konstruksi tahun 2017-2018, dan Tanjung-Balikpapan sejauh 234 km dengan pengadaan lahan dilakukan tahun 2017-2019 serta konstruksi di tahun 2018-2019.
Jalur lainnya yang memungkinkan siap konstruksi sebelum tahun 2019 yakni ruas Banjarmasin-Tanjung dengan panjang lintasan 196 km. Dengan rincian pengadaan lahan dilakukan tahun 2016-2018, dan masa konstruksi tahun 2018-2019.
Kemudian lintasan Banjarmasin-Palangkaraya sejauh 194 km dengan masa pengadaan lahan 2017-2018, dan bisa dilakukan konstruksi pada tahun 2018-2019.
Sementara untuk jalur rel kereta lainnya di Kalimantan yang direncanakan dibangun dan masih dalam tahapan Amdal yakni rute Batas Negara (Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 km, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 km. Rute Sanggau-Palangkaraya sejauh 587 km, Sanggau-Pontianak 143 km, dan Pontianak-Batas Negara sejauh 268 km. (idr/wdl)
Biaya Bangun 2.428 Km Rel Baru
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ancang-ancang membangun jaringan rel kereta api baru di Pulau Kalimantan. Jalur tersebut direncanakan membentang sejauh 2.428 kilometer (km) dari Kalimantan Utara setengah melingkar ke Selatan melewati Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan berakhir di Kalimantan Barat.
Lintasan rel kereta baru tersebut tak semuanya bisa mulai konstruksi sebelum tahun 2019, namun dilakukan bertahap. Keterbatasan anggaran jadi alasan utamanya. Lantas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kereta Trans Kalimantan?
Menurut data rencana pembangunan jaringan kereta api 2015-2019 Ditjen Perkeretaapian Kemenhub seperti yang dikutip detikFinance, Jumat (19/5/2017), anggaran yang disiapkan untuk membangun KA Trans Kalimantan yakni sebesar Rp 22,9 triliun.
Rencana anggaran dari APBN tersebut merupakan dana yang dibutuhkan sampai tahun 2019. Alokasinya dipergunakan untuk kajian kelayakan dan trase, Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), DED (Detail Enginering Design), Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan), pengadaan tanah, dan konstruksi.
Untuk periode pertama yakni 2015-2019, jalur yang baru mulai bisa dilakukan konstruksi yakni Balikpapan-Samarinda sejauh 89 km, Tanjung-Balikpapan 234 km, Banjarmasin-Tanjung 196 km, dan Banjarmasin-Palangkaraya 194 km.
Proses konstruksi di ruas-ruas rel baru itu dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan lahan.
Sementara untuk jalur rel kereta lainnya di Kalimantan yang direncanakan dibangun dan masih dalam tahapan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) dan DED (Detail Enginering Design) yakni rute Batas Negara (Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 km, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 km. Rute Sanggau-Palangkaraya sejauh 587 km, Sanggau-Pontianak 143 km, dan Pontianak-Batas Negara sejauh 268 km. (idr/dna)
Sepanjang 4.300 Km
Trans Papua ●
Presiden RI Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan Wamena-Mumugu di Bumi Cenderawasih, Provinsi Papua.
Pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 kilometer ini direncanakan akan selesai pada tahun 2019.
"Kondisi medan di Papua sangat berat sehingga pembangunan jalan dikerjakan oleh TNI bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di Papua akan meningkat," ujar Jokowi, Rabu (10/5/2017).
Pada saat meninjau, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan jalan Trans Papua direncanakan sepanjang 4.300 kilometer, sampai saat ini telah selesai 3.800 kilometer. Diharapkan pembangunan jalan tersebut rampung pada tahun 2019.
Jalan Trans Papua dibagi dalam 7 (tujuh) segmen tahapan pembangunan yaitu, Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurujaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali, dan Serui-Menawi-Subeba.
Jalan berlokasi di Papua Barat adalah ruas Manowari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay, dan Sorong-Mega. Jalan ini diharapkan akan membuka kawasan yang terisolasi, menekan kemahalan harga dan konektivitas antar wilayah di Papua. [ton]
Sri Mulyani Indrawati [Ardan Adhi Chandra]
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut hingga saat ini Indonesia masih tertinggal di berbagai sektor dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
"Indonesia masih tertinggal di bidang infrastruktur, teknologi, dan skill (kemampuan), dan juga dari sisi pasar keuangan atau pasar modal yang masih belum mampu menjadi institusi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan," ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Politeknik Sekolah Akutansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kata dia, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing yang ada.
Dirinya juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia penting dilakukan, karena saat ini, ada sekitar jutaan tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya
"Setiap investasi membutuhkan biaya, dan juga pembangunan manusianya, setiap tahun ada 1,8 juta tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja," paparnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terus melakukan pembangunan infrastruktur khususnya, dari daerah pinggiran atau wilayah terdepan Indonesia, guna pemerataan ekononi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah.
"Presiden Jokowi ingin pembangunan dari pinggiran, karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan semua adalah Indonesia, tidak boleh ada yang merasa terpencil dan tertinggal," tukasnya.
1 Orang Indonesia Tanggung Utang Negara Rp 13 Juta
Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta).
"Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani.
Walau cukup tinggi, namun Sri Mulyani mengaku, nominal utang Indonesia tersebut nyatanya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ia membandingkan, Amerika dan Jepang memiliki utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Kalau anda jadi orang Amerika Serikat, di sana setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan kalau di Jepang sebesar US $85.000 per kepala," terang Sri Mulyani.
Menurutnya, utang sebesar US$ 997 per kepala itu tentu tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia yang rata-rata populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau di usia kurang dari 30 tahun.
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berusaha untuk bisa menekan utang yang terlalu besar melalui peningkatan penerimaan pajak.
"Di Jepang itu US$ 85.000 per kepala dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging, orangnya yang sepuh, sudah tua, jadi untuk mereka masih punya utang US$ 85.000 per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," tuturnya.
Soal Utang Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perasaannya kepada sejumlah pihak yang banyak mengkritisi soal utang negara, termasuk kritik dari mahasiswa. Ia pun menjelaskan alasan pemerintah perlu berutang kepada banyak pihak.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disiasati melalui utang, pasalnya negara yang membutuhkan anggaran yang besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur hingga subsidi.
Ia mengatakan penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
"Kalau Anda enggak suka utang karena Anda concern tahu persis dan bisa menjelaskan alasannya, saya mau mendengar apa keberatan anda," kata Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Di hadapan ribuan mahasiswa STAN, Sri Mulyani pun menantang mereka yang tak setuju dengan utang negara, untuk maju dan menjelaskan kepada dirinya.
"Mahasiswa STAN ada yang ikut demo anti utang enggak? Kalau ada, tolong tunjukkan, Coba nanti kalau ada yang keberatan utang nanti di-list, bikin daftar mahasiswanya nanti organize. Tapi kalau alasan Anda hanya 'tidak suka utang', saya bakal jawab kalau saya juga tidak suka Anda," tegasnya.
Oleh karena itu dirinya mengimbau, supaya mahasiswa, khususnya mahasiswa STAN, harus mampu menyaring informasi sesuai dengan konteksnya. Pasalnya, STAN merupakan institusi negara yang berasal dari APBN.
Lebih lanjut ia mengingatkan, supaya lulusan STAN nantinya harus memiliki dan menjaga kredibilitasnya dalam bekerja, agar kelak tak melakukan korupsi. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada mahasiswa STAN untuk bisa melakukan kewajiban sebagai warga negara, khususnya dalam hal pembayaran pajak.
"Duit yang Anda dapat dari negara berapa? dan yang Anda sumbangkan berapa? Itu baru namanya akuntan. Anda kan akuntan, kalau mau ngomong tentang beban, mari kita itung-itungan, ya kan. Satu lagi, jangan sampai nanti kalau anak STAN sudah banyak dapat fasilitas, bilang enggak mau bayar pajak," tukasnya. (ang/ang)
Aparat pemerintah harus siap anggaran mereka disunat demi penghematan. 
Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan di sektor infrastruktur masih butuh biaya banyak. (REUTERS/Lucky R./Antara Foto) ☆
Pemerintah mulai menghadapi masalah saat lagi semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat. Gara-gara penerimaan pajak – lewat tax amnesty – tak sesuai target, sumber dana pun jadi seret. Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan masih butuh biaya banyak.
Maka, muncul dilema, antara mau tambah utang luar negeri atau berhemat. Pilihan terakhir lah yang lagi diutamakan pemerintah agar program-programnya tak berhenti di tengah jalan.
Itu sebabnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengungkapkan rencana pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp 34 triliun untuk tahun ini. Sebagian besar anggaran akan lebih terfokus untuk proyek-proyek strategis nasional.
Dan ada sejumlah konsekuensi yang harus siap-siap ditanggung banyak pihak – terutama aparat pemerintah. Menteri Keuangan sudah membeberkan, penghematan itu bisa diwujudkan dengan memangkas belanja non prioritas, termasuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga, dan belanja barang.
"Presiden sampaikan (penghematan itu) untuk belanja-belanja yang tidak boleh ditunda. (Seperti) infrastruktur tidak boleh tertunda karena kekurangan dana, maupun tanah," kata Ani sapaan akrab Sri Mulyani saat di Nusa Dua, Bali, Selasa 11 April 2017.
Langkah penghematan tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu beberapa waktu yang lalu. Selain belanja barang yang lebih terkontrol, belanja modal pun harus terfokus pada pembangunan infrastruktur.
"Belanja barang 2017-18 harus tidak boleh lebih besar dari yang dibelanjakan 2016. Jadi sekarang kita akan bekerja sama dengan semua KL (Kementerian dan Lembaga) untuk jalankan instruksi itu," katanya. Maka, Kemenkeu akan mengawal kebijakan ini dengan ketat. Sehingga, lanjut Sri, pengelolaan anggaran pemerintah bisa lebih efektif.
Terkait dengan rencana tersebut, Ani pun mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga agar mencermati setiap belanja barang yang saat ini dimiliki. Sebab, bendahara negara berencana untuk kembali melakukan penghematan anggaran dalam tahun anggaran 2017.
“Tolong Bapak/Ibu sekalian, lihat belanja barangnya. Kalau melebihi (belanja barang) tahun 2016, berarti siap-siap anggarannya dikurangi,” kata dia.
Dalam APBN 2017, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080 triliun. Sementara pada 2018 mendatang, jumlahnya pun berpotensi bertambah menjadi Rp 2.200 triliun. Maka dari itu, efektivitas penggunaan anggaran pun harus dikedepankan.
Dana-dana yang bisa dihemat, akan dipergunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemborosan dalam perencanaan anggaran, tentu harus bisa diminimalisir. Sebab, pemerintah tidak bisa mengandalkan kas negara untuk membiayai pembangunan.
“PU kalau datang ke saya, nominal yang diminta bukan lagi miliar. Tapi [sudah] puluhan triliun. Jadi kami tidak bisa andalkan penerimaan pajak, karena dananya tidak turun dari langit,” ujar Ani.
Selain itu, realokasi dana itu bisa dipergunakan pemerintah untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang terjadi. Misalnya, bencana alam yang baru-baru ini menimpa sejumlah wilayah di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan tidak ada lagi pemborosan penggunaan kas negara.
Sebagai informasi, belanja barang yang dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 296,2 triliun. Sementara belanja modal yang disalurkan kepada setiap penyelenggara negara, hanya Rp 194,3 triliun. Bendahara negara pun menemukan adanya pemborosan belanja barang sebesar Rp 34 triliun.
Sementara dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2017 mencapai Rp 222 triliun, atau 16,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.307,6 triliun. Realisasi tersebut, tercatat mengalami pertumbuhan sebeesar 18,2 persen secara year on year.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, meskipun pemerintah sudah menemukan adanya potensi penghematan, pihaknya tidak akan buru-buru untuk mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2017. Bahkan, ada kemungkinan dokumen perubahan kas negara baru diserahkan kepada dewan parlemen pertengahan tahun.
“Mungkin Juni-Juli. Sekitar bulan itu,” kata dia. Namun Askolani menegaskan, keputusan akan tetap bergantung pada Menkeu. Sebab, rencana untuk menghemat anggaran akan tetap lebih dulu dibahas bersama Presiden Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Negara.
Pangkas Prioritas
Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 memutuskan untuk memangkas kebijakan prioritas nasional, dari yang sebelumnya sebanyak 23 prioritas, menjadi 10. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempertajam penggunaan anggaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan pemangkasan sejumlah prioritas memang harus dilakukan demi mempertajam prioritas-prioritas yang saat ini disebut Presiden Jokowi bersama para jajarannya.
"Tahun 2017, prioritas nasional 23. Bagi perencanaan yang selama ini saya pelajari, 23 itu kebanyakan. Itu sama saja kita tidak punya prioritas," kata Bambang, Jakarta, Selasa 11 April 2017.
Progres Jalan Layang Non Tol Ciledug-Tendean
APBN, kata Bambang, tidak bisa diandalkan terus untuk menggenjot prioritas nasional. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka tentu penajaman prioritas nasional menjadi hal yang diprioritaskan pemerintah pada tahun depan. "Sehingga, APBN yang Rp 2.000 triliun lebih itu tidak hanya sekadar untuk operasional administrasi pemerintah," katanya.
Ia juga menegaskan, penajaman tersebut perlu dilakukan demi meminimalisasi adanya kesalahan ketika diajukan menjadi Rancangan APBN. Bila salah, justru kredibilitas pemerintah yang akan kembali jadi taruhannya. "Ini momentum terbaik, agar ke depan tidak mewariskan proyek-proyek yang tadi. Proyek tidak mangkrak, tapi fungsional. Ini cara kami perbaiki perencanaan," ujarnya.
Adapun 10 prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP 2018 adalah pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan Kemaritiman, pembangunan wilayah, dan politik, hukum, dan pertahanan keamanan.
Pemangkasan APBN-P telah dilakukan pada 2016 silam sebesar Rp 133,8 triliun. Dalam pemangkasan anggaran APBN-P 2016 tersebut, pemerintah akan memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp 65 triliun dan transfer daerah Rp 68,8 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah telah memangkas anggaran untuk yang kedua kalinya, demi efisiensi anggaran. Tahap pertama, pemangkasan anggaran dilakukan sebesar Rp 50 triliun dalam APBN-P 2016.
Dua Pengaruh
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai, meskipun pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan, tetap kenaikan tersebut sama sekali tidak cukup membantu pendapatan negara. Menurutnya, masih ada beberapa risiko yang patut diwaspadai.
“Risiko umum, defisit melebar. Dan jika belanja tidak disesuaikan, khawatir ekspektasi kepada penerimaan pada akhirnya akan diisi dengan pembiayaan dari utang,” tutur Prastowo saat berbincang dengan VIVA.co.id.
Penerimaan Tax Amnesty melambat
Meskipun deklarasi harta di akhir amnesti pajak tercatat mencapai Rp 4 ribu triliun, tetap saja angka tersebut tidak dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara. Apalagi, jika pemangkasan yang dilakukan pemerintah lebih besar dari estimasi sebelumnya. “Menurut saya, revisi target penerimaan jika pertumbuhan penerimaan pajak April - Mei belum signifikan,” ujarnya.
Sementara itu peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan pemangkasan anggaran belanja pemerintah punya dua dampak.
"Dampak positifnya APBN atau fiskal kita lebih kredibel. Artinya, defisit bisa ditekan. Ujungnya, kepercayaan investor menguat karena manajemen anggaran tidak sembrono atau over estimate," kata Bhima saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 11 April 2017.
Namun, sambungnya, di sisi lain ada negatifnya yaitu apabila anggaran belanja pemerintah pusat dipotong terlalu besar maka kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian menjadi turun.
"Kita lihat 2016 kemarin akibat pemotongan belanja pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah menurun cukup signifikan. Karena konsumsi punya multiplier effect ke ekonomi yang besar ini pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Maka kalau dipotongnya berlebihan pertumbuhan ekonomi 2017 bisa di bawah 5,1 persen atau meleset dari target," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Bhima untuk menekan defisit anggaran ada opsi lain termasuk meningkatkan objek pajak baru. "Ini bisa menambah penerimaan. Cuma pertimbangannya nanti sektor usaha yang kena dampak," ujarnya.
Solusi lain adalah efektivitas anggaran, terutama di dana transfer daerah yang pada 2017 jumlahnya lebih besar dari belanja pemerintah pusat. (ren)
