Belajar dari Kasus Qatar
Rute penerbangan lama dan baru setelah Arab Saudi mengeluarkan larangan terbang bagi pesawat beregistrasi Qatar, Selasa (6/6/2017)(Flightradar24) ●
Pada saat hubungan Rusia dengan negara barat meruncing karena permasalahan Ukraina, otoritas penerbangan Rusia mengancam untuk menutup kolom udara di bawah kekuasaannya yang merupakan kawasan "kunci" dari jalur penerbangan internasional yang menghubungkan Barat dan Timur.
Saat itu hampir semua maskapai penerbangan negara barat berteriak keras. Penutupan itu berdampak pada jalur penerbangan internasional. Mereka yang terbang dari barat ke timur dan sebaliknya harus memutar lebih jauh. Tidak efisien.
Minggu lalu tersebar kabar, otoritas penerbangan Arab Saudi menutup kawasan udaranya bagi semua penerbangan pesawat Qatar menyusul konflik yang tengah berkembang antar kedua negara itu.
Tindakan ini berdampak langsung bagi maskapai Qatar Airways. Jika penutupan wilayah udara ini berlangsung lama, tidak mustahil akan membuat Qatar Airways bangkrut.
Sejarah mencatat, bahwa kawasan wilayah udara sebuah negara ternyata berkait erat dengan kedaulatan dan martabat sebagai sebuah bangsa.
Banyak sekali contoh-contoh yang terukir dalam sejarah dunia, mulai dari perang dunia hingga di penghujung abad ini.
Jerman gagal menduduki Inggris, walau sudah menduduki Perancis, karena gagal dalam pertempuran di wilayah udara Inggris. RAF, pasukan udara Inggris memukul mudur Jerman di udara. Pertempuran itu dikenang sebagai The Battle of Britain.
Amerika Serikat memperoleh pelajaran yang sangat mahal harganya saat pangkalan militer mereka di Pasifik (Pearl Harbor) porak poranda oleh serangan Jepang.
Hal itu terjadi sebagai akibat dari kedaulatan udara Amerika di atas Hawai tidak terjaga dengan baik.
Kapal-kapal perang Amerika tenggelam. Banyak sekali korban nyawa berjatuhan dengan tragis dan dramatis.
Friedman, dalam bukunya yang terkenal berjudul The Future of War menyebut tragedi Pearl Harbor sebagai the origins of American military failure.
Kerajaan Jepang yang memiiki angkatan perang beserta prajurit pilihan berdedikasi tinggi serta begitu kuat persenjataannya pada perjalanan perang dunia yang tengah berlangsung, ternyata ditaklukkan "hanya" karena ketidakmampuan menjaga wilayah udara kedaulatannya di atas Hiroshima dan Nagasaki.
Kedua kota itu luluh lantak dibom Amerika Serikat. Tak lama setelah itu Jepang menyerah dan berhentilah seluruh pertempuran dalam rangkaian perang dunia kedua.
Peristiwa 911 di tahun 2001 berupa empat rangkaian serangan teroris terkoordinasi di hari Selasa 11 september, ternyata dilakukan menggunakan empat pesawat terbang komersial dari maskapai Amerika Serikat sendiri yaitu American Airlines dan United Airlines. Tragedi itu disebut antara lain sebagai “September 11 attacks”.
Sesaat setelah kejadian, semua Air Force Base disiagakan menghadapi serangan dari udara. Semua penerbangan komersial dan non komersial dilarang terbang. Satu pukulan berat bagi sistem keamanan nasional Amerika.
Padahal, apa yang kurang dari Amerika? Negeri adi daya itu memiliki Pentagon (Army, Navy, Marine Corps, Air Force dan Coast Guard), FBI, dan CIA. Tapi, pertahanan udaranya jebol juga.
Hasil kaji ulang tentang peristiwa 911 mengantar Amerika mendirikan institusi baru yaitu Departement of Homeland Security. Setelah itu dibentuk pula badan baru yang antara lain untuk memperkuat FAA (Federal Aviation Administration) di bidang keamanan transportasi nasional, dikenal sebagai TSA (Transportation Security Administration).
Seluruh jaringan transportasi ditertibkan, semua jalur penerbangan komersial ditata ulang terutama koridor take off dan landing yang akan berada dalam pengawasan yang sangat ketat.
Intinya, jalur penerbangan komersial di dalam negeri telah dimasukkan dalam daftar “national potential threat”. Semua Aerodrome, terutama gedung terminal airport penerbangan komersial berada dibawah pengawasan yang “super-ketat”.
Demikianlah, rangkaian catatan sejarah yang menjelaskan dengan sangat "loud and clear", bahwa urusan udara bukan hanya urusannya "Civil Aviation" dan masalah "hubungan internasional" belaka.
Pengelolaan wilayah udara kedaulatan sebuah negara harus ditangani terpadu di tingkat strategis yang melekat pada kekuasaan ditingkat pusat Pemerintahan.
Pengelolaan wilayah udara akan menentukan eksistensi sebuah bangsa, melekat erat di dalamnya martabat sebagai sebuah negara.
Merujuk pada hal tersebut, maka dengan sangat sederhana dapat disimpulkan bahwa urusan pengelolaan wilayah udara kedaulatan Indonesia bukanlah hanya urusannya Kementrian Perhubungan dan Kementrian Luar Negeri saja.
Ada beberapa institusi lainnya yang justru memegang peranan penting yang harus dilibatkan, bila kita tidak ingin bernasib konyol sebagaimana dicontohkan dalam banyak catatan sejarah.
Kita masih membutuhkan sebuah badan semacam "Depanri" (Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang pernah ada beberapa waktu yang lalu. Badan ini merupakan wadah terpadu di tingkat strategis dibawah kendali Presiden yang akan menentukan kebijakan nasional di bidang pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI.
Badan ini adalah sebuah wadah yang menampung berbagai pemikiran dari bermacam-macam perspektif yang visioner untuk dapat berkontribusi kepada para pemegang dan penentu kebijakan di tingkat nasional dalam proses pengambilan keputusan.
Mengelola wilayah udara adalah mengelola kehormatan bangsa yang membutuhkan orang-orang yang penuh dedikasi, orang-orang yang mementingkan negaranya terlebih dahulu sebelum kepentingan dirinya sendiri.
Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan kata-kata dari David Ben-Gurion 14 Mei 1948: "A high standard of living, a rich culture, spiritual, political and economic independenc, are not possible without full of aerial control”.
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005
Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"
Sepanjang 4.325 km
Helikopter TNI bantu pembangunan Trans Papua [RRI] ●
Papua merupakan wilayah Indonesia yang berada paling timur dan berbatasan dengan Papua New Guinea. Luas wilayah Propinsi Papua adalah 421.981 KM2 (3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa) dengan topografi yang meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa di daerah pesisir.
Propinsi Papua sendiri merupakan salah satu wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang masih sedikit serta dikaruniai kekayaan berupa hasil hutan, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang masih belum tergarap maksimal. Penambangan emas adalah salah satu bukti bahwa potensi alam Papua sangat besar.
Sayangnya potensi Papua yang besar tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai. Laju pembangunan di Papua termasuk yang terlambat di Indonesia dibandingkan pulau-pulau lain. Minimnya infrastruktur jalan dan listrik menjadi penghambat utama bagi transportasi logistik dan perekonomian Papua. Dampaknya adalah harga-harga sebagian besar barang yang dijual di sana jauh lebih mahal daripada harga pasaran di seluruh Indonesia.
Di Indonesia pembangunan yang sangat pesat hanyalah di daerah jawa, karena jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian sedangakan di wilayah lainnya belum secepat di pulau jawa. Misalnya saja Papua. Jika dilihat, Papua merupakan pulau yang lebih besar dari pulau Jawa, kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua, juga jauh lebih besar di bandingkan dengan pulau Jawa. Namun, mengapa papua masih sangat sulit untuk berkembang menjadi wilayah yang modern seperti di Jawa, Kalimantan atau Sumatra.
Selama dua tahun lebih menjabat, terobosan Presiden Jokowi bagi pembangunan Papua patut diacungi jempol.Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan janji dua tahun lalu ketika beliau berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama di kawasan ujung timur Indonesia. Beliau tidak ingin pembangunan di Indonesia tidak merata dan hanya terpusat di Jawa saja.
Pemerintahan Jokowi-JK mulai menampakkan hasil kerjanya dalam Memasuki Tahun ketiga masa kerjanya, terutama dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Meskipun belum Selesai sepenuhnya secara sempurna, namun proyek-proyek pembangunan infrastruktur di tanah Papua sudah mulai menampakkan perkembangan kondisi yang lebih baik. Hal ini sudah mulai memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua.
Terobosan Presiden Jokowi ini memberikan angin segar yang berdampak pada peningkatan pergerakan ekonomi Papua. Beliau telah menjadi ayah yang selalu dinanti dan dirindukan. Semoga dalam beberapa tahun mendatang, Papua mampu bangkit dan bersaing dengan pulau-pulau lain di Indonesia mengingat Papua menyimpan potensi besar yang masih tertidur.
Percepatan pembangunan wilayah Papua memang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan, terutama membuka jalan trans Papua.Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 km. Sepanjang tahun 2016 saja, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk 151,34 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo bergerak cepat dengan mempercayakan mandatnya kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan di Provinsi Papua. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan jalan di wilayah terisolir yang melibatkan peran TNI. Pembangunan Trans Papua merupakan suatu proyek yang sangat luar biasa, dimana TNI telah membantu secara maksimal dengan membuka isolasi yang sebelumnya merupakan wilayah pegunungan dan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat, tetapi sekarang sudah bisa dilalui jalur darat.
Pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Telah mebuahkan hasil dengan menyelesaikan pembuatan trans Papua sepanjang 3.800 km dari rencana 4.325 km, dimana 38 km diantaranya sudah teraspal dan bisa dilewati kendaraan roda 4 empat dengan lancar. Proses pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata.
TNI Membelah Gunung Dan Menerobos Hutan
Pembangunan jalan trans Papua 4.325 km bukanlah perkara mudah. Sebab, sebagian besar jalan yang saat ini masih terputus merupakan jalan yang tertutup hutan. Karena itulah, Kementerian PUPR menggandeng TNI AD membuka bakal jalan yang masih tertutup hutan. Ancaman keamanan pun menjadi kendala. Jika satuan Zeni yang turun, mereka sudah disiapkan untuk membangun dan bertempur. Hal seperti ini yang tidak dimiliki instansi sipil.
Pada awal 2016 TNI kembali mendapatkan kepercayaan untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara. Hal ini setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaruh perhatian kepada Zeni TNI AD untuk dijadikan mitra kerja membuka trans Papua yang belum terjamah oleh teknologikarena, di tengah hutan para pekerja dari sipil tidak tahu ada ancaman apa saja. Kalau kontraktor dilepas begitu saja, akan sulit untuk bekerja. "Kita harapkan dengan memberi akses terhadap Zeni TNI AD untuk bisa membuka jalan yang telah direncanakan sebelumya, maka gangguan keamanan akan bisa diperkecil dengan diterjunkannya satuan Zeni TNI AD bisa aman dan nyaman dalam mengerjakan pekerjaan trans Papua sesuai target dari pemerintah."
Sebelumnya diketahui, pengerjaan proyek Trans Papua beberapa kali memakan korban. Tewasnya empat pekerja sipil yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dari Sinak ke Mulia, Kabupaten Jayawijaya. Keempatnya ditembak kelompok bersenjata di Desa Agenggen, Daerah Sinak, Kabupaten Puncak pada Maret 2016 lalu.
Dengan adanya korban dari pihak sipil untuk pengerjaan sudah tepat dari pihak satuan Zeni TNI AD yang harus terdepan sebagai pembuka jalan dan selanjutnya diteruskan oleh Kementerian PUPR untuk mengaspal hingga sampai tahap penyelesaian. Satuan Zeni Angkatan Darat multi pungsi selain bertugas bukan jalan menebang pohon, membuka hutan tetapi juga membuat badan jalan dan membelah gunung. Dengan bekerja paralel satuan Zeni harus bekerja ekstra, karna kontraktor umum di belakangnya otomatis langsung melakukan pengerasan jalan dan pengaspalan. Untuk pekerjaan di Papua pihak kontaktor umum harus dikawal oleh TNI kalau tidak mereka tidak bisa bebas bekerja karena harus menyesuaikan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, Pembangunan jalan Trans Papua ini dikebut seiring kian mendesaknya kebutuhan jalan nasional di Papua, karena saat ini warga terutama yang bermukim di pedalaman Papua tidak mempunyai akses jalan dan hanya mengandalkan transportasi angkutan udara yang tak semua kalangan bisa menjangkaunya.
Sejak awal 2016, tim Zeni bekerja mengikis pinggang dan punggung pegunungan Jayawijaya yang melintang membelah Kabupaten Nduga dan Jayawijaya. Tak jarang mereka harus memakai bahan peledak untuk menghancurkan batu yang menghalangi pembangunan jalan. Untuk mewujudkan janji Presiden Jokowi, TNI memang dilibatkan demi percepatan pembangunan. Jelas tidak sembarang orang dapat membangun jalan di Papua.
Namun, menaklukkan pegunungan Papua untuk membangun ruas jalan bukanlah hal yang mudah. Prajurit Zeni TNI AD harus bekerja ekstra keras untuk mengatasinya. Medan berbatu, cuaca ekstrem hingga ancaman longsor dan gangguan keamanan menjadi menu sarapan sehari-hari. Loyalitas dan nilai juang yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua pun menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi berbagai halang rintang itu.
Pembangunan infrastruktur Trans Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat Papua, sehingga bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, baik pertanian maupun energi yang diperlukan masyarakat di Provinsi Papua sangat sulit untuk dipasarkan, karena terbatasnya alat traspotasi untuk mengantarkan hasil bumi masyarakat yang ada hanya transportasi udara itupun tertentu saja karena biayanya sangat mahal.
Total kekuatan yang dikerahkan jajaran Zeni Angkatan Darat sejumlah 394 orang personel dengan komposisi POP-1 meliputi Denzipur-10 dan Denzipur-12, mengerjakan ruas jalan Wamena-Habema dan Habema-Mbua. POP-2 yaitu Yonzipur-18, mengerjakan ruas jalan Mbua-Mugi dan Mugi-Paro, sedangkan POP-3 dari Yonzikon-14 mengerjakan ruas jalan Paro-Kenyam dan Kenyam-Mamugu, dengan kekuatan tiap POP berjumlah 107 personel. Sementara itu, alat berat yang dibutuhkan dalam pembuatan ruas jalan ini terdiri dari Exavator, Dozer, Grader, Dump Truck, Tandem Roller, Tyred Roller, Vibro dan Tangki Air dengan kebutuhan pembukaan jalan berjumlah 78 unit dan pengaspalan jalan berjumlah 60 unit alat berat.
Berikut rincian alokasi dana dan 14 ruas jalan Trans Papua:
1. Pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris-Sarmi senilai Rp 25 miliar
2. Pembangunan jalan Lagasari-Wapoga-Sumiangga senilai Rp 35 miliar
3. Pembangunan jalan Botawa-Wapoga senilai Rp 20 miliar
4. Pembangunan jalan Windesi-Yaur-Kwatisore senilai Rp 35 miliar
5. Pembangunan jalan SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen senilai Rp 30 miliar
6. Pembangunan jalan Oksibil-Kawor-Waropko senilai Rp 53 miliar
7. Pembangunan jalan Rosbori-Manggui-Poom (Lingkar Yapen) senilai Rp 20 miliar
8. Pembangunan jalan Dawai-Waindu senilai Rp 20 miliar
9. Pembangunan jalan Saubeba-Rosbon senilai Rp 20 miliar
10. Pembangunan jalan Kenyam-Gearek Rp 40 miliar
11. Pembangunan jalan Gearek-Pasir Putih-Suru-suru senilai Rp 40 miliar
12. Pembangunan jalan Suru-suru-Obio-Dekai senilai Rp 40 miliar
13. Pembangunan jalan Mamugu-Batas Batu senilai Rp 40 miliar
14. Pembangunan jalan Lingkar Marsinam Rp 17 miliar.
TNI Lakukan Pendekatan Teritorial
Pasca penembakan pekerja Jalan Trans Papua di Sinak, Kabupaten Puncak, pihak perusahaan swasta meminta TNI agar dapat membantu pekerjaan trans Papua, karena para pekerja sudah tidak mau bekerja karena terancam nyawanya akibat ulah dari sipil bersenjata yang selalu mendatangi para pekerja, oleh sebab itu Pemerintah meminta TNI agar bisa membantu bersama-sama mengerjakan trans Papua. TNI selain ikut mengerjakan pekerjaan jalan juga bisa berfungsi mengamankan para pekerja proyek jalan.
TNI menjadi garda terdepan dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan Trans Papua. Betapa tidak, selain medannya yang masih hutan, panasnya konflik di bumi Cendrawasih itu membuat TNI harus turun tangan, kalau tidak trans papau tidaa akan selesai sesuai yang sudah direncanakan.
Langkah awal TNI membantu membuat trans Papua, sebelumya melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat agar masyarakat proaktif untuk ikut mendukung pembuatan jalan, dan TNI mencatat apa kebutuhan masyarakat, setelah itu TNI melalui program pendekatan teritorial kemudian membangun sejumlah honai dan rumah bagi masyarakat di Sinak dan sekitarnya, termasuk membagikan 300 sepatu kepada anak-anak usia sekolah. Setelah TNI turun kemasyarakat dan TNI mengajak masyarakat Sinak untuk bisa menjaga keamanan para pekerja Jalan maka para pekerja dari perusahaan mau lagi menyelesaikan pekerjaannya.
Program pendekatan secara teritorial juga mendapat perhatian dari pihak yang bersebrangan dengan pemerintah, membuat 150 warga langsung menyatakan diri turun gunung dan kembali ke pangkuan NKRI, ini merupakan peristiwa sejarah yang luar biasa, TNI mampu meredam masyarakat dan sekaligus menyadarkan pengikut Organisai Papua Merdeka (OPM) sebanyak 150 orang. Sejak peristiwa penembakan terhadap pekerja perusahaan, Sinak menjadi aman dan masyarakatnya mendukung pembuatan jalan untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat Sinak khususnya dan umumnya adalah masyarakat Papua.
Bahwa sebenarnya masyarakat di pedalaman Papua menginginkan adanya pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur jalan dan rumah tinggal terlihat ketika pihak TNI melakukan pendekatan teritorial yang dibutuhkan masyarakat, honai dan rumah tinggal untuk masyarakat lalu ramai ramai masyarakat manjaga, ini adalah contoh kongrit masyarakat Papua yang ingin diperhatikan, karena mereka miskin, apabila semua infrastuktur sudah dibuat kami yakin lambat laun ekonomi masyarakat Papuaakanmeningkat. Selama ini masyarakat Papua hanya bisa bertahan hidup untuk keluarga kecilnya saja, sementara sarana dan prasarana tidak ada yang bisa merubah pola hidup mereka di lingkungan. Sekarang lingkungan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat papua, yang jelas adalah pertanian dan bagaimana cara bercocok tanam yang baik, dan bagaimana pemasarannya ini yang terpenting, mereka lah yang nanti akan melakukan perubahan baik secara ekonomis maupun budaya setelah infrastuktur ada, baik itu jalan, pasar atau tempat pertemuan untuk transaksi.
Sebenarnya permasalahan mereka karena infrastruktrur yang terbatas, ini yang sebenarnya yang membuat masyarakat sulit berkembang. Saatnya pemerintah memanjakan masyarakat Papua untuk mandiri dan berkembang agar tidak ada jurang pemisah antara masyarakat Indonesia yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Papua semua sama, kami yakin orang yang tadinya bersebrangan akan berbalik 180 derajat akan mendukung pemerintah, contoh kecil masyarakat Sinak 150 orang kembali kepangkuan NKRI.
Semenjak naiknya Jokowi menjadi Presiden RI, bahkan di tahun pertamanya saja, Presiden Jokowi sudah mengunjungi Papua sebanyak empat kali dan berkomitmen penuh untuk membangun Papua sebagai daerah prioritas dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Kereta Api, Pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya.
Sejak 2014, pemerintah Indonesia benar-benar ingin Papua berubah sehingga dipercepat ekonominya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses mensejahterakan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai pula. Tol Trans Papua yang direncanakan memiliki 4.325 kilometer (KM), dan yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM atau sekitar 85 %. Tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur, namun tol ini juga indah dilihat dan menjadi kebanggaan masyarakat Papua yang baru melihat jalan tol di Papua, dulu orang Papua pengen liat jalan tol harus ke Jawa atau Jakarta sekarang di Papua sudah ada jalan tol.
Penulis : Letkol Inf Drs. Solih
⍟ Presiden lantas meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah ini. 
Jokowi menyaksikan penerbangan perdana di Pangkalan TNI AU Wiriadinata [kotabogor] ☆
Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat Pemerintahan meninggalkan pola-pola lama dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Selama ini, banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan cepat namun tidak cepat-cepat diselesaikan.
"Menunggu perintah Presiden. Apakah harus seperti itu? Kan tidak," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Wiriadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Presiden berada di pangkalan TNI AU tersebut untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara TNI Angkatan Udara, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Optimalisasi Pangkalan TNI AU Wiriadinata sebagai Bandar Udara.
Berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa penandatangan itu adalah hasil langkah cepat Presiden setelah mendengarkan keluhan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang sudah 12 tahun meminta agar Lanud Wiriadinata juga dapat dimanfaatkan sebagai bandara umum atau komersial.
"Itu belum juga terlaksana," kata Presiden menirukan keluhan Wali Kota Tasikmalaya.
Presiden lantas meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya tidak mau bulan, saya minta minggu, dua minggu. Dan ternyata dua hari sudah selesai," katanya.
Presiden merasa optimis bandara ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Tasikmalaya dan sekitarnya. Presiden yakin dalam waktu enam bulan mendatang bandara Wiriadinata akan ramai.
Agar bandara ini semakin maksimal mendorong ekonomi Tasikmalaya dan sekitarnya, Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memperpanjang landasan. Kepala Negara menyatakan akan meninjau secara langsung landasan itu pada akhir 2017.
“Sekarang runway-nya kan 1.200 meter. Perpanjang tahun ini menjadi 1.600 meter,” ucap Presiden.
Bukan kali ini saja Presiden mendorong percepatan pengembangan bandara. Pengalaman serupa pernah terjadi di bandara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun lalu. Bandara yang sudah ada tidak terpakai. Setelah Presiden memerintahkan maskapai Garuda membuat jadwal penerbangan reguler ke sana.
"Sekarang jadi rebutan, semua maskapai jadi terbang ke sana," kata Presiden.
Namun Presiden juga mengingatkan agar semua persyaratan tata kelola dan prosedur harus diikuti. Demikian juga halnya dengan mekanisme pemindahan aset, harus berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Masalah ini harus dipecahkan bersama-sama oleh seluruh kementerian dan lembaga yang berkompeten menangani aset negara, misalnya Kementerian Keuangan.
"Jangan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur," kata Presiden.
Tak hanya udara, transportasi darat juga menjadi perhatian Presiden. Salah satunya jalur kereta api. Pemerintah akan mengkaji lebih rinci berbagai kemungkinan pengembangan sarana tranportasi kereta api.
“Saya kira kalau kita bekerja secara maraton seperti ini, paralel yang udara, yang darat semuanya dikerjakan, insya Allah ekonomi kita akan menjadi lebih baik, terutama ekonomi di daerah, di sini,” ujarnya.
Penandatanganan MoU antara TNI Angkatan Udara, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Optimalisasi Pangkalan TNI AU Wiriadinata sebagai Bandar Udara dilakukan oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I Marsekal Muda TNI Imam Baidirus, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Ilustrasi - Pesawat CN235-220M pesanan Senegal [republika] ☆
Pemerintah Senegal dalam Forum Bisnis Indonesia-Senegal pertama di Dakar pada Rabu (7/6) menyampaikan minat untuk membeli pesawat CN-235, kapal feri dan kapal tanker, serta kereta api buatan Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan bisnis tersebut, pihak Senegal menunjukkan minat yang besar terhadap pembelian pesawat CN-235 yang ke-3 dan ke-4, serta penjajakan pemesanan kapal feri penumpang 500 kursi dan kapal tanker, kata Duta Besar RI untuk Senegal Mansyur Pangeran.
Selain itu, lanjut Dubes Mansyur, Senegal juga berminat untuk membeli kereta api buatan PT. INKA untuk proyek pembangunan prioritas "Plan Senegal Emergent" (PSE) di sektor perkeretaapian yang menghubungkan Dakar-Tambacounda dan Dakar-St. Louis.
Dia menambahkan, dalam pertemuan antarpelaku bisnis di Forum Bisnis Indonesia-Senegal itu Presiden Dewan Perkapalan Senegal juga menyampaikan keinginan untuk membeli tiga kapal buatan PT. PAL, yaitu satu kapal tanker ukuran 10 ribu ton dan dua kapal kargo ukuran 20 ribu ton.
Dubes Mansyur menyampaikan bahwa forum bisnis itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Senegal, khususnya di bidang perdagangan dan bisnis.
"Peristiwa ini menjadi catatan sejarah tersendiri, karena selama lebih dari sepuluh tahun menjalin hubungan bilateral, forum sejenis baru pertama kali diadakan," ujar dia.
Forum bisnis itu diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan kegiatan saling kunjung antarpelaku bisnis untuk mencari peluang yang sangat terbuka antara kedua negara.
Forum bisnis tersebut dihadiri oleh sekitar 100 pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian, obat-obatan dan kosmetik, pesawat terbang, kereta api, tekstil, agro-industri, mainan anak, kelapa sawit, konstruksi, dan lainnya.
Peserta forum tidak hanya berasal dari Senegal, tetapi juga wakil-wakil kamar dagang dan industri (Kadin) dari negara-negara sekitar, yaitu Pantai Gading, Mali, Gambia, Cabo Verde dan Sierra Leone.
Forum bisnis di Dakar, Senegal itu merupakan bagian dari rangkaian "Africa Tour" kedua yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Nigeria dan dilanjutkan oleh Wamenlu RI A.M. Fachir di Senegal. "Africa Tour" tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintah RI dengan kunjungan ke Kenya dan Ethiopia.
Dari rencana pra-FS, kecepatan maksimal hanya 160 km/jam 
Kereta Bima Express (Bagus Widyanto / commons.wikimedia.org) ★
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) prastudi kelayakan peningkatan kecepatan Kereta Api Jakarta-Surabaya.
"Kerja sama ini dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pemilihan teknologi, perancangan dasar pada koridor jalur kereta api terpilih, skema pembiayaan serta rencana implementasi proyek," ujar Kepala BPPT Unggul Priyanto di Gedung Rektorat ITB, Kota Bandung, Selasa.
Unggul mengatakan, kerja sama ini dilakukan berdasarkan perintah dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian awal atau pre-feasibility studies (pra-FS) dengan menggandeng tiga Perguruan Tinggi yakni ITB, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh November.
"Diputuskan akan mengambil keputusan kecepatan berapa. Nanti akan ada kajian per wilayah. Jakarta-Cirebon oleh ITB, Cirebon-Semarang oleh Undip, dan Semarang-Surabaya oleh ITS," kata dia.
Kerja sama tiga PT ini akan membantu tim perekayasa BPPT dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Selain itu, juga diharapkan dalam memanfaatkan laboratorium mekanika tanah untuk melakukan survei geoteknik.
Sebelumnya, pembangunan kereta api ini diharapkan dapat menyamai kecepatan KA Jakarta-Bandung yang bisa mencapai 300 km/jam. Namun dari rencana pra-FS, BPPT menyimpulkan maksimal kecepatan maksimal hanya 160 km/jam.
"Nah karena itu, PT KAI pengennya 6-7 jam. Ada juga semula Kemenhub lebih tinggi lagi kecepatannya, nanti dilihat kecepatan segitu bisa capai 4-5 jam. Maunya sama seperti Jakarta-Bandung, tapi kalau itu biayanya terlalu mahal," kata dia.
Dengan adanya kereta api Jakarta-Surabaya, kata dia, dapat menjadi jawaban atas padatnya arus lalu lintas udara Jakarta-Surabaya. Jika dikalkulasikan kecepatan kereta yang mencapai 160 km/jam bisa mendekati layanan penerbangan antar dua kota.
"Intinya, dapat mengalihkan (penumpang) dari udara ke kereta api, harganya pun nanti tidak akan jauh dengan tiket pesawat," kata dia.
Pra studi kelayakan ini direncanakan berakhir di bulan Desember 2017 dan BPPT akan menyerahkan laporan studi kepada Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jendral Perkeretaapian.
"Setelah studi selesai, pemerintah akan memutuskan kapannya. Kalau sudah disetujui, bisa diketahui, kapannya (pembangunan) tergantung kondisi keuangan," kata dia.
Sementara itu, Rektor ITB Kadarsah Suryadi menyambut baik kerjasama tersebut. Pihaknya akan membantu dengan menerjunkan tim dari ITB untuk melakukan studi baik dari sisi geohidrologi, geofisika, analisis data, perancangan, analisis teknik, termasuk kontur kebumian.
"Senang hati kami siap membantu kelancaran apa yang dikerjakan di BPPT. Salah satu cara berkolaborasi membantu apa yang ada di BPPT. Dengan kerjasama beban akan semakin ringan," kata dia.
Suryadi mengatakan, pihaknya pun siap membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia saat kereta mulai beroperasional.
"Kami siap bergabung menyiapkan SDM, maupun mendukung penyediaan suku cadang. Memproduksi pasti industri, tapi desain suku cadang kami bisa berkontribusi," katanya.
Dapat proyek 100 lokomotif ke Zambia
Deretan produk kereta buatan PT Industri Kereta Api (INKA) tembus pasar internasional. Kereta buatan INKA laris dibeli sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, hingga ke negara kanguru yakni Australia.
Direktur SDM dan Keuangan Inka, Mohamad Nur Sodiq, mengungkapkan pihaknya saat ini fokus membidik negara-negara Afrika sebagai pasar baru. Menurutnya, beberapa negara yang disasar yakni Mesir, Senegal, Zambia, dan Ethiopia.
"Kita baru dapat proyek pembuatan 100 lokomotif ke Zambia, ini kerja sama dengan Bombardier, nilainya hampir US$ 40 juta. Sebenarnya kita sudah bisa buat lokomotif sendiri, tapi untuk teknik yang lebih canggih, kita kerjasama dulu," ujar Sodiq ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Menurutnya, sejumlah negara di Afrika yang sudah menyatakan ketertarikannya pada kereta maupun lokomotif. Pihaknya sudah mengirim tim ke negara-negara tersebut, beberapa bahkan sudah mulai ikut tender.
Hal yang membuatnya cukup optimis, lantaran produk INKA diakui lebih murah dibandingkan sejumlah pemasok di Afrika seperti Eropa dan China.
"Kita sudah kirim tim ke Senegal, Mesir, dan Ethiopia untuk mendetailkan pola kebutuhan kereta yang mereka inginkan. Harga kita lebih kompetitif, jauh lebih murah dari Eropa, bahkan China sekalipun. Selama ini Afrika kan jadi market kereta Eropa," jelas Sodiq.
Sementara itu, Direktur Utama INKA, Agus Purnomo, mengungkapkan pihaknya memang agresif menggeber pasar kereta api di luar negeri. Apalagi, saat ini sudah banyak negara yang mengakui kualitas kereta made in Madiun tersebut.
"Kami keliling ke beberapa negara dan ambil pasar secara perlahan dari kompetitor kami dari Eropa dan China. Tahun depan bahkan kita bangun pabrik baru dekat pelabuhan untuk memudahkan ekspor. Karena ongkos kirim kereta ke pelabuhan lumayan mahal," terang Agus. (idr/mkj)
Made in Madiun
[Dok. PT INKA] ●
PT Industri Kereta Api (INKA) akan mengirim 6 rangkaian kereta ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebanyak 6 rangkaian kereta buatan INKA akan digunakan sebagai angkutan tambahan saat mudik lebaran.
Kereta itu merupakan jenis ekonomi premium. Kenapa ekonomi premium? Karena walaupun termasuk dalam kelas ekonomi tapi kereta itu memiliki berbagai fasilitas kelas eksekutif. Mulai dari pendingin udara, televisi, hingga kursi yang bisa diatur kenyamanannya. Dilengkapi pula dengan toilet yang bersih dan nyaman."Interior kereta lebih dipercantik dengan penggunaan alumunium extruction pada Center Ceiling dan bagasi atas. Ini merupakan kereta ekonomi serasa eksekutif," ungkap Senior Manager Humas Protokoler dan PKBL PT INKA, Cholik Mochamad, kepada detikFinance, Jakarta, Senin (29/5/2017).Kereta Lebaran ini berkelir putih dengan sentuhan kombinasi garis merah dan oranye di bagian luarnya. Tampak luar, model kereta itu memiliki gaya yang minimalis sekaligus menimbulkan efek modern.Dari 6 rangkaian kereta api yang diproduksi INKA, masing-masing rangkaian memiliki 11 gerbong. Sehingga totalnya akan berjumlah 66 gerbong. Setiap gerbong berkapasitas 80 penumpang. (hns/wdl) ★ detik
Diborong Bangladesh Hingga Australia
Gerbong kereta pesanan Bangladesh ●
Deretan produk kereta buatan PT Industri Kereta Api (INKA) tembus pasar internasional. Kereta buatan INKA laris dibeli sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, hingga ke negara kanguru yakni Australia.
Tak hanya itu, INKA juga sedang menjajaki pasar sejumlah negara di benua Afrika.
"Kami sudah ke Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Australia, dan sudah ke Banglades. Dalam waktu dekat kami menembak pasar ke Tanzania, Senegal. Delegasi kami sudah ke sana, dan delegasi mereka sudah ke sini untuk tindak lanjut yang lebih intens," kata Senior Manager Humas Protokoler dan PKBL PT INKA, Cholik Mochamad, kepada detikFinance, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Menurut Cholik, negara-negara tersebut memesan produk kereta yang berbeda-beda dari INKA. Tergantung kebutuhan masing-masing negara.
Jumlah pesanan juga tak hanya satu dua unit saja, tapi hingga ratusan unit. Contohnya Bangladesh yang tahun lalu memesan kereta penumpang INKA hingga lebih dari 200 unit.
Gerbong kereta pesanan Bangladesh [istimewa]
Tahun ini, INKA juga kembali mengikuti tender di Bangladesh sebanyak 250 unit, dan telah memenangkan 50 unit. Selain Bangladesh, masih ada beberapa negara yang sudah memakai produk racikan INKA.
"Kalau untuk gerbong yang banyak dipesan itu sama Thailand, mereka kita kirim gerbong untuk pemecah batu, tahun lalu mereka pesan 200 gerbong. Filipina baru (pesan) lokomotif, Malaysia kereta pembangkit dan penumpang," terang Cholik.
Flat Car pesanan Australia [Dok. PT INKA]
Selain kereta penumpang, INKA juga menerima pesanan kereta jenis Flat car atau yang biasa digunakan untuk mengangkut barang atau alat berat. Negara yang memesan flat car INKA adalah Singapura dan Australia.
"Singapura (type) well wagon 5 unit dan flat wagon 15 unit tahun 2011-2012. Australia itu Flat car 500 unit tahun 2004-2005," jelasnya.
INKA juga mulai membidik pasar Afrika, salah satunya Ethiopia. BUMN produsen kereta yang bermarkas di Madiun, Jawa Timur itu, sudah mengirim tim menjajaki pasar Ethiopia.
Sebaliknya, pihak Ethiopia juga sudah menyambangi INKA membahas rencana kerja sama pengadaan kereta api.
"Delegasi kami sudah ke sana, dan delegasi mereka sudah ke sini untuk tindak lanjut yang lebih intens. Di Ethiopia sendiri sekarang masih penjajakan juga, kita masih coba tender, itu kira-ratusan," kata Cholik.
Menurut Cholik, perseroan melihat banyak peluang besar masuk ke pasar Afrika, khususnya Ethiopia. Pasalnya, pasar Afrika belum banyak dilirik pelaku industri kereta.
"Kami melihat pangsa pasar Afrika juga masih terbuka lebar, masih luas. Pemainnya pun masih beberapa. Chance INKA untuk menang masih terbuka lebar, daripada kami main tender di Eropa, atau Jepang. Itu yang bisa mengukur kemampuan kami," tutur Cholik.
Dia menambahkan, selain Ethiopia, saat ini INKA juga menjajaki pasar negara Afrika lainnya, yaitu Tanzania dan Senegal.
"Dalam waktu dekat kami menembak pasar ke Tanzania, Senegal," ujar Cholik.
Incar Pasar Baru
Flat Car pesanan Australia [Dok. PT INKA]
Cholik mengatakan, INKA menyasar negara-negara berkembang karena melihat potensi yang besar di wilayah tersebut.
"Jadi memang arah kami ke sana, karena perusahaan-perusahaan kelas dunia tidak akan merambah ke pasar sana. Sehingga pasar ini, pasar yang masih terbuka lebar. Sehingga belum ada yang masuk, nah di situ kita masuki," ungkap Cholik.
Walau tak banyak pemain di kawasan Asia dan Afrika itu, bukan berarti INKA tak punya pesaing. Dua Negara yang jadi kompetitor INKA adalah China dan India.
Meski dibayang-bayangi kompetitor, INKA yakin produk kereta buatan Madiun tetap diminati pasar. Salah satunya karena INKA memiliki layanan purna jual hingga ke negara pemesan.
Contohnya di Bangladesh, INKA menempatkan personel layanan purna jual di negara tersebut. (hns/wdl)
Sepanjang 2.428 kilometer
[Tim Infografis, Mindra Purnomo] ●
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan. Pemerintah menargetkan bisa membangun jalur rel kereta api sepanjang 2.428 kilometer (km).
Rute rel kereta ini membentang dari Kalimantan Utara menuju ke Selatan sampai Kota Banjarmasin, sebelum kemudian berbelok ke Kalimantan Barat melewati Kalimantan Tengah.
Dari data Ditjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti dikutip detikFinance pada Jumat (19/5/2017), pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dilakukan dalam beberapa tahapan.
Jalur kereta api yang sudah memungkinkan untuk dimulai tahapan konstruksinya sampai dengan 2019, yakni ruas Balikpapan-Samarinda sejauh 89 km dengan target pengadaan lahan di tahun 2016-2017, serta masa konstruksi tahun 2017-2018, dan Tanjung-Balikpapan sejauh 234 km dengan pengadaan lahan dilakukan tahun 2017-2019 serta konstruksi di tahun 2018-2019.
Jalur lainnya yang memungkinkan siap konstruksi sebelum tahun 2019 yakni ruas Banjarmasin-Tanjung dengan panjang lintasan 196 km. Dengan rincian pengadaan lahan dilakukan tahun 2016-2018, dan masa konstruksi tahun 2018-2019.
Kemudian lintasan Banjarmasin-Palangkaraya sejauh 194 km dengan masa pengadaan lahan 2017-2018, dan bisa dilakukan konstruksi pada tahun 2018-2019.
Sementara untuk jalur rel kereta lainnya di Kalimantan yang direncanakan dibangun dan masih dalam tahapan Amdal yakni rute Batas Negara (Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 km, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 km. Rute Sanggau-Palangkaraya sejauh 587 km, Sanggau-Pontianak 143 km, dan Pontianak-Batas Negara sejauh 268 km. (idr/wdl)
Biaya Bangun 2.428 Km Rel Baru
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ancang-ancang membangun jaringan rel kereta api baru di Pulau Kalimantan. Jalur tersebut direncanakan membentang sejauh 2.428 kilometer (km) dari Kalimantan Utara setengah melingkar ke Selatan melewati Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan berakhir di Kalimantan Barat.
Lintasan rel kereta baru tersebut tak semuanya bisa mulai konstruksi sebelum tahun 2019, namun dilakukan bertahap. Keterbatasan anggaran jadi alasan utamanya. Lantas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kereta Trans Kalimantan?
Menurut data rencana pembangunan jaringan kereta api 2015-2019 Ditjen Perkeretaapian Kemenhub seperti yang dikutip detikFinance, Jumat (19/5/2017), anggaran yang disiapkan untuk membangun KA Trans Kalimantan yakni sebesar Rp 22,9 triliun.
Rencana anggaran dari APBN tersebut merupakan dana yang dibutuhkan sampai tahun 2019. Alokasinya dipergunakan untuk kajian kelayakan dan trase, Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), DED (Detail Enginering Design), Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan), pengadaan tanah, dan konstruksi.
Untuk periode pertama yakni 2015-2019, jalur yang baru mulai bisa dilakukan konstruksi yakni Balikpapan-Samarinda sejauh 89 km, Tanjung-Balikpapan 234 km, Banjarmasin-Tanjung 196 km, dan Banjarmasin-Palangkaraya 194 km.
Proses konstruksi di ruas-ruas rel baru itu dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan lahan.
Sementara untuk jalur rel kereta lainnya di Kalimantan yang direncanakan dibangun dan masih dalam tahapan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) dan DED (Detail Enginering Design) yakni rute Batas Negara (Kalimantan Utara)-Tanjung Redep sejauh 279 km, Tanjung Redep-Lubuktutung sejauh 293 km. Rute Sanggau-Palangkaraya sejauh 587 km, Sanggau-Pontianak 143 km, dan Pontianak-Batas Negara sejauh 268 km. (idr/dna)
Rute penerbangan lama dan baru setelah Arab Saudi mengeluarkan larangan terbang bagi pesawat beregistrasi Qatar, Selasa (6/6/2017)(Flightradar24) ●
Pengelolaan wilayah udara akan menentukan eksistensi sebuah bangsa, melekat erat di dalamnya martabat sebagai sebuah negara.
