Sri Mulyani Indrawati [Ardan Adhi Chandra]
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut hingga saat ini Indonesia masih tertinggal di berbagai sektor dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
"Indonesia masih tertinggal di bidang infrastruktur, teknologi, dan skill (kemampuan), dan juga dari sisi pasar keuangan atau pasar modal yang masih belum mampu menjadi institusi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan," ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Politeknik Sekolah Akutansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kata dia, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing yang ada.
Dirinya juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia penting dilakukan, karena saat ini, ada sekitar jutaan tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya
"Setiap investasi membutuhkan biaya, dan juga pembangunan manusianya, setiap tahun ada 1,8 juta tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja," paparnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terus melakukan pembangunan infrastruktur khususnya, dari daerah pinggiran atau wilayah terdepan Indonesia, guna pemerataan ekononi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah.
"Presiden Jokowi ingin pembangunan dari pinggiran, karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan semua adalah Indonesia, tidak boleh ada yang merasa terpencil dan tertinggal," tukasnya.
1 Orang Indonesia Tanggung Utang Negara Rp 13 Juta
Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta).
"Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani.
Walau cukup tinggi, namun Sri Mulyani mengaku, nominal utang Indonesia tersebut nyatanya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ia membandingkan, Amerika dan Jepang memiliki utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Kalau anda jadi orang Amerika Serikat, di sana setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan kalau di Jepang sebesar US $85.000 per kepala," terang Sri Mulyani.
Menurutnya, utang sebesar US$ 997 per kepala itu tentu tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia yang rata-rata populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau di usia kurang dari 30 tahun.
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berusaha untuk bisa menekan utang yang terlalu besar melalui peningkatan penerimaan pajak.
"Di Jepang itu US$ 85.000 per kepala dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging, orangnya yang sepuh, sudah tua, jadi untuk mereka masih punya utang US$ 85.000 per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," tuturnya.
Soal Utang Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perasaannya kepada sejumlah pihak yang banyak mengkritisi soal utang negara, termasuk kritik dari mahasiswa. Ia pun menjelaskan alasan pemerintah perlu berutang kepada banyak pihak.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disiasati melalui utang, pasalnya negara yang membutuhkan anggaran yang besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur hingga subsidi.
Ia mengatakan penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
"Kalau Anda enggak suka utang karena Anda concern tahu persis dan bisa menjelaskan alasannya, saya mau mendengar apa keberatan anda," kata Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Di hadapan ribuan mahasiswa STAN, Sri Mulyani pun menantang mereka yang tak setuju dengan utang negara, untuk maju dan menjelaskan kepada dirinya.
"Mahasiswa STAN ada yang ikut demo anti utang enggak? Kalau ada, tolong tunjukkan, Coba nanti kalau ada yang keberatan utang nanti di-list, bikin daftar mahasiswanya nanti organize. Tapi kalau alasan Anda hanya 'tidak suka utang', saya bakal jawab kalau saya juga tidak suka Anda," tegasnya.
Oleh karena itu dirinya mengimbau, supaya mahasiswa, khususnya mahasiswa STAN, harus mampu menyaring informasi sesuai dengan konteksnya. Pasalnya, STAN merupakan institusi negara yang berasal dari APBN.
Lebih lanjut ia mengingatkan, supaya lulusan STAN nantinya harus memiliki dan menjaga kredibilitasnya dalam bekerja, agar kelak tak melakukan korupsi. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada mahasiswa STAN untuk bisa melakukan kewajiban sebagai warga negara, khususnya dalam hal pembayaran pajak.
"Duit yang Anda dapat dari negara berapa? dan yang Anda sumbangkan berapa? Itu baru namanya akuntan. Anda kan akuntan, kalau mau ngomong tentang beban, mari kita itung-itungan, ya kan. Satu lagi, jangan sampai nanti kalau anak STAN sudah banyak dapat fasilitas, bilang enggak mau bayar pajak," tukasnya. (ang/ang)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut hingga saat ini Indonesia masih tertinggal di berbagai sektor dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
"Indonesia masih tertinggal di bidang infrastruktur, teknologi, dan skill (kemampuan), dan juga dari sisi pasar keuangan atau pasar modal yang masih belum mampu menjadi institusi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan," ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Politeknik Sekolah Akutansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kata dia, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing yang ada.
Dirinya juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia penting dilakukan, karena saat ini, ada sekitar jutaan tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya
"Setiap investasi membutuhkan biaya, dan juga pembangunan manusianya, setiap tahun ada 1,8 juta tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja," paparnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terus melakukan pembangunan infrastruktur khususnya, dari daerah pinggiran atau wilayah terdepan Indonesia, guna pemerataan ekononi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah.
"Presiden Jokowi ingin pembangunan dari pinggiran, karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan semua adalah Indonesia, tidak boleh ada yang merasa terpencil dan tertinggal," tukasnya.
1 Orang Indonesia Tanggung Utang Negara Rp 13 Juta
Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta).
"Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani.
Walau cukup tinggi, namun Sri Mulyani mengaku, nominal utang Indonesia tersebut nyatanya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ia membandingkan, Amerika dan Jepang memiliki utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Kalau anda jadi orang Amerika Serikat, di sana setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan kalau di Jepang sebesar US $85.000 per kepala," terang Sri Mulyani.
Menurutnya, utang sebesar US$ 997 per kepala itu tentu tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia yang rata-rata populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau di usia kurang dari 30 tahun.
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berusaha untuk bisa menekan utang yang terlalu besar melalui peningkatan penerimaan pajak.
"Di Jepang itu US$ 85.000 per kepala dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging, orangnya yang sepuh, sudah tua, jadi untuk mereka masih punya utang US$ 85.000 per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," tuturnya.
Soal Utang Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perasaannya kepada sejumlah pihak yang banyak mengkritisi soal utang negara, termasuk kritik dari mahasiswa. Ia pun menjelaskan alasan pemerintah perlu berutang kepada banyak pihak.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disiasati melalui utang, pasalnya negara yang membutuhkan anggaran yang besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur hingga subsidi.
Ia mengatakan penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
"Kalau Anda enggak suka utang karena Anda concern tahu persis dan bisa menjelaskan alasannya, saya mau mendengar apa keberatan anda," kata Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Di hadapan ribuan mahasiswa STAN, Sri Mulyani pun menantang mereka yang tak setuju dengan utang negara, untuk maju dan menjelaskan kepada dirinya.
"Mahasiswa STAN ada yang ikut demo anti utang enggak? Kalau ada, tolong tunjukkan, Coba nanti kalau ada yang keberatan utang nanti di-list, bikin daftar mahasiswanya nanti organize. Tapi kalau alasan Anda hanya 'tidak suka utang', saya bakal jawab kalau saya juga tidak suka Anda," tegasnya.
Oleh karena itu dirinya mengimbau, supaya mahasiswa, khususnya mahasiswa STAN, harus mampu menyaring informasi sesuai dengan konteksnya. Pasalnya, STAN merupakan institusi negara yang berasal dari APBN.
Lebih lanjut ia mengingatkan, supaya lulusan STAN nantinya harus memiliki dan menjaga kredibilitasnya dalam bekerja, agar kelak tak melakukan korupsi. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada mahasiswa STAN untuk bisa melakukan kewajiban sebagai warga negara, khususnya dalam hal pembayaran pajak.
"Duit yang Anda dapat dari negara berapa? dan yang Anda sumbangkan berapa? Itu baru namanya akuntan. Anda kan akuntan, kalau mau ngomong tentang beban, mari kita itung-itungan, ya kan. Satu lagi, jangan sampai nanti kalau anak STAN sudah banyak dapat fasilitas, bilang enggak mau bayar pajak," tukasnya. (ang/ang)
♞ detik
No comments:
Post a Comment